Buku ini mengkaji secara mendalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pascareformasi. Desentralisasi pendidikan tidak hanya dipahami sebagai pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan beragam kepentingan, pemaknaan, relasi kekuasaan, serta praktik penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah.

Pembahasan dalam buku ini berfokus pada bagaimana aparat pemerintah dan tokoh masyarakat memaknai desentralisasi pendidikan, bagaimana perbedaan interpretasi tersebut muncul, serta bagaimana kebijakan desentralisasi diterapkan dalam praktik. Buku ini juga menyoroti dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan pihak swasta, termasuk peran lembaga pendidikan negeri, sekolah swasta, dan organisasi nonpemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kajian diarahkan pada regulasi, implementasi kebijakan, serta dampak desentralisasi terhadap penyelenggaraan SMA negeri dan swasta di daerah.

Buku ini menawarkan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara kebijakan, demokrasi, desentralisasi, dan praktik pendidikan.